Tommy Kurniawan Soroti Ketidakjelasan Regulasi Kawasan Berikat, Desak Solusi Konkret dari Pemerintah
Anggota Komisi XI DPR RI, Tommy Kurniawan, saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat Cabang Jawa Timur Raya di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2025). Foto: Geraldi/vel
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI, Tommy Kurniawan, menyoroti sejumlah persoalan dalam pengelolaan kawasan berikat yang dinilai masih menyisakan polemik dan kebingungan di kalangan pelaku usaha. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat Cabang Jawa Timur Raya di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.
"Ini seharusnya Bea Cukai kita panggil setelah ketemu mereka. Tapi dilalahnya Dirjen Bea Cukai baru kemarin rapat dengan kita. Sehingga pesan-pesan ini tidak tersampaikan dengan baik," ujarnya, Selasa (20/5/2025).
Ia mengaku masih bingung dengan kondisi di lapangan, terutama terkait ketatnya pengawasan yang tidak sejalan dengan banyaknya laporan kebocoran di kawasan berikat. Di sisi lain, pelaku usaha justru mengeluhkan sulitnya melakukan penjualan ke pasar domestik.
"Kalau saya mendengar pemaparan hari ini, penjualan ke lokal ini susah sekali. Tapi banyak yang justru dibekukan. Ini kan harus ada gambaran yang lebih komprehensif. Kalau temuan-temuan kasus tidak berimbang, nanti malah menimbulkan polemik baru," jelasnya.
Tommy juga menyoroti isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang meningkat di sektor kawasan berikat. Menurutnya, jika pelaku usaha tidak bisa bertahan karena ketatnya aturan atau minimnya solusi dari pemerintah, maka gelombang PHK bisa semakin meluas dan berdampak pada perekonomian nasional.
"Maka dari itu perlu ada solusi jangka pendek. Misalnya kalau permintaan ekspor lesu, bisa direlaksasi aturan penjualan ke dalam negeri, persentasenya ditambah agar perusahaan bisa survive," ucapnya.
Namun, Tommy juga mengingatkan bahwa kebijakan relaksasi tidak boleh menimbulkan ketimpangan. "Kalau perusahaan sejenis yang tidak mendapat fasilitas serupa, bagaimana? Ini harus ada titik tengah agar semua merasa diperlakukan adil," tegasnya.
Ia berharap isu ini bisa segera direspons oleh pemerintah dengan kebijakan yang adil dan solutif, untuk menjaga keberlangsungan industri, menekan angka PHK, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. (we/aha)
